kip lhok
Beranda / /

  • Pemerintah Aceh Terima Penghargaan dari Menpan RB, Ini Alasannya
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemerintah Aceh Terima Penghargaan dari Menpan RB, Ini Alasannya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), memberikan penghargaan kepada Pemerintah Aceh, karena pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan provinsi paling ujung Sumatera itu dinilai sangat baik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, Selasa (30/11/2021).

  • Kemendagri: Pemda Harus Berani Reformasi Birokrasi dengan Berinovasi
    Nasional | 3 tahun lalu
    Kemendagri: Pemda Harus Berani Reformasi Birokrasi dengan Berinovasi

    DIALEKSIS.COM | Lampung - Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (pemda) agar selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, upaya ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


  • Wakil Jaksa Agung: Reformasi Birokrasi, Sebuah Resolusi Kinerja
    Nasional | 3 tahun lalu
    Wakil Jaksa Agung: Reformasi Birokrasi, Sebuah Resolusi Kinerja

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Reformasi birokrasi merupakan sebuah resolusi kinerja menuju semangat perubahan yang hendaknya terus melandasi jiwa dan perjuangan kita dalam melaksanakan tugas, semakin adaptif terhadap perubahan, selalu bekerja keras, inovatif, kreatif dan tepat sasaran dalam menjalankan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bekerja.



  • Sekjen Kemendagri: Percepat Reformasi Birokrasi di Tingkat Kabupaten atau Kota
    Nasional | 3 tahun lalu
    Sekjen Kemendagri: Percepat Reformasi Birokrasi di Tingkat Kabupaten atau Kota

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan, target capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada tingkat provinsi tidak mengalami kendala. Namun, berbeda halnya dengan capaian Reformasi Birokrasi di tingkat kabupaten/kota. Meskipun telah memenuhi target capaian indeks Reformasi Birokrasi secara nasional, masih terdapat kabupaten/kota yang mendapatkan nilai CC, C dan D. Bahkan, sebanyak 115 kabupaten/kota belum melaksanakan Reformasi Birokrasi.